Minggu, 25 Oktober 2020 | Jam Digital
 
Home Pemerintah Legislatif Politik Hukrim Selebriti Nasional Pendidikan Ekonomi Travel Sosial Olahraga Teknologi Lifestyle
 
HENTIKAN PROPAGANDA!! SUDAH TIDAK ADA RUANG BUAT PKI!!
Sabtu, 26-09-2020 - 08:58:28 WIB
Foto: Kapitra Ampera/ist/*
TERKAIT:
 
  • HENTIKAN PROPAGANDA!! SUDAH TIDAK ADA RUANG BUAT PKI!!
  •  

    Oleh: Dr. M. KAPITRA AMPERA, SH., MH 


    Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) yang mana pemerintah dan
    masyarakatnya diatur dengan hukum positif yang berlaku. Undang-Undang Nomor 12
    Tahun 2011 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019
    Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menentukan jenis dan
    hierarki peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku di Indonesia.

    Bulan September setiap tahunnya menjadi momen peringatan atas sejarah pilu
    bangsa Indonesia atas peristiwa Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (dikenal
    dengan G30S/PKI) yang menyebabkan gugurnya Para Jenderal, Pejabat Negara, Ulama  serta rakyat yang menentang keberadaan PKI.  

    Setelah penumpasan PKI tersebut, pada tanggal 5 Juli 1966 ditetapkan Ketetapan
    Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (TAP MPRS RI) Nomor
    XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
    Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai  Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau  
    Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Berdasarkan Tap
    MPR tersebut maka segala bentuk kegiatan dan penyebaran ajaran Komunis/Marxisme – Leninisme dilarang. 

    Bahwa, disamping itu Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor
    27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan
    dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan menambah ketentuan baru pada Pasal 107 KUHP menjadi pasal 107 a, 107 b , 107 c , 107 d, 107 e, dan 107 f KUHP yang memuat tegas larangan menganut, menyebarkan, dan mengembangkan ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman hukuman hingga 20 Tahun Penjara.  

    Bahwa, jelang 30 September tahun ini terdapat oknum dan kelompok masyarakat
    yang kembali mempolitisasi Peringatan G30S/PKI dengan tudingan adanya kebangkitan
    PKI. Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden RI, disampaikan tudingan-tudingan akan kebangkitan neo Komunisme dan PKI gaya baru yang menyusup ke Pemerintah. 

    Disamping itu terdapat tuntutan ditayangkannya Film G30S/PKI agar dapat menceritakan
    s
    ejarah kekejaman PKI pada saat itu. Namun, hal ini hanyalah persepsi dan prasangka buruk dari kelompok KAMI. Justru moment 30 September untuk menayangkan Film ini dijadikannya sebagai alat propaganda. Oleh karena faktanya, Negara melalui Peraturan Perundang-undangan telah dengan tegas melarang tumbuh dan berkembangnya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila seperti ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. 

    Negara/pemerintah melarang Komunis/Marxisme-Leninisme tidak ditentukan oleh
    p
    enayangan film G30S/PKI yang dibuat oleh Sinematografi untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi. Namun, itu bukanlah peristiwa yang sebenarnya karena dilakukan oleh orang yang bukan pelaku pada saat itu. Propaganda agar film G30S/PKI harus  
    ditayangkan pada tanggal 30 September, yang sebagian orang sudah mendewakannya
    sebagai suatu kebenaran, merupakan perbuatan yang memaksakan kehendak kepada
    n
    egara maupun pada masyarakat lainnya. Negara hanya bisa mengatur masyarakat melakukan atau tidak melakukan sesuatu jika ada Undang-Undang yang mengaturnya.  

    Karena, tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk menonton Film
    G30S/PKI, maka tidak ada kewajiban masyarakat untuk menontonnya. Karena semua
    k
    ehidupan masyarakat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan Larangan terhadap kegiatan PKI pun telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. 
    Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tentang
    o
    rganisasi Kemasyarakatan, pada Pasal Pasal 59 ayat (4) beserta penjelasannya juga memuat secara tegas larangan idiologi Komunis/Marxisme-Leninisme dalam organisasi
    M
    asyarakat di Indonesia dengan ancaman Pidana Penjara seumur hidup. Oleh karenanya komitmen Pemerintah dalam memberantas Ideologi Komunis/Marxisme-Leninisme tidak  
    perlu lagi diperdebatkan.

    Negara dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada telah dengan tegas
    menutup ruang berkembangnya paham Komunis, begitu juga dengan penegakan
    hukumnya oleh Aparat Penegak Hukum yang selama ini telah bertindak dengan tegas.
    Oleh karenanya tidak ada kesempatan bagi ajaran yang bertentangan dengan Pancasila
    untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia karena Negara sangat berkomitmen dalam
    memberantasnya. (Dr.K/a)



     
    Berita Lainnya :
  • HENTIKAN PROPAGANDA!! SUDAH TIDAK ADA RUANG BUAT PKI!!
  •  
    Komentar Anda :

     
    Indeks Berita
    Sayed Junaidi: Kritis Boleh, Fitnah Tidak Boleh (Catatan Buat Sugik Nur)
    Minggu 25-10-2020 - 16:59
    Sayed Junaidi: Fitnah Keji Terhadap Jokowi, Soal Isu Tukar Guling Ruas Jalan Nama Jokowi dengan 256 Ribu HA di Kaltim
    Sabtu 24-10-2020 - 04:01
    Sayed Junaidi: Rakyat Butuh Vaksin
    Jumat 23-10-2020 - 05:23
    Strategi Ketahanan Pangan Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19
    Rabu 21-10-2020 - 14:17
    Sayed Junaidi: Prestasi Jokowi Adalah Inspirasi Bangsa Ini!
    Rabu 21-10-2020 - 10:41
    RNA98: 6 Tahun Bersama Jokowi, Indonesia Menuju Gemilang Terbilang!
    Rabu 21-10-2020 - 10:32
    BETERNAK KEGADUHAN
    Minggu 18-10-2020 - 22:14
    AKSI 1310, MEMBUNUH DAN TERBUNUH OLEH CORONA !!!
    Senin 12-10-2020 - 23:10
    MANIPULATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
    Jumat 09-10-2020 - 10:10
    Calon Bupati Hamulian Bahagia PJs Bupati Hidupkan Kembali Mesjid Islamic Center Rohul
    Rabu 07-10-2020 - 12:32
    Penyerobotan Lahan
    Lahan Rencana Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Diusik, Ir Murnis Mansyur Minta Aparat Kepolisian Tindak Tegas
    Selasa 06-10-2020 - 06:28
     
         
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    Hak Cipta © Bangai.iD | ruang inspiratif