Minggu, 25 Oktober 2020 | Jam Digital
 
Home Pemerintah Legislatif Politik Hukrim Selebriti Nasional Pendidikan Ekonomi Travel Sosial Olahraga Teknologi Lifestyle
 
Wahid Pastikan Kluster Pendidikan Tidak Masuk dalam RUU Omnibus Law
Kamis, 24-09-2020 - 12:12:42 WIB
Foto Abdul Wahid/ist/*
TERKAIT:
 
  • Wahid Pastikan Kluster Pendidikan Tidak Masuk dalam RUU Omnibus Law
  •  

    BANGAI.ID, JAKARTA -- Melalui rapat yang diselenggarakan di DPR RI, pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI sepakat tidak memasukan Kluster Pendidikan dalam Rancangan Undang Undang Cipta kerja.

    Aanggota Badan Legislasi H Abdul Wahid mengatakan, pihaknya sudah mensahkan RUU Cipta Kerja, namun kluster pendidikan tidak termasuk di dalamnya. Pihak pemerintah pun dikatakannya juga menyetujui hal tersebut.

    "Hari ini sudah kita sahkan RUU Cipta Kerja, dan kluster pendidikan tidak masuk di dalamnya, pemerintah menyetujui untuk tidak dimasukan," kata Wahid kepada wartawan usai menggelar rapat di gedung DPR RI Kamis, (24/9/2020).

    Pihaknya dari fraksi PKB dikatakan Wahid banyak menerima aspirasi dari masyarakat terkait kekhawatiran terjadi komersialisasi bidang pendidikan jika masuk dalam RUU Cipta Kerja.

    "Banyak aspirasi masyarakat kepada kami, mereka meminta agar kluster pendidikan tidak masuk dalam RUU Cipta Kerja. Maka dari itu kami dari fraksi PKB mengikuti aspirasi masyarakat," tuturnya.

    Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi H Abdul Wahid dari Fraksi PKB saat menyampaikan pandangan dalam rapat badan legislasi DPR RI meminta agar Kluster pendidikan tidak masuk dalam RUU Cipta Kerja.

    Sebelumnya juga banyak kritikan dari berbagai pihak terkait kluster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Banyak pihak menilai, memasukkan kluster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja sama halnya perlakuan diskriminasi terhadap pendidikan.

    Hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat regulasi yang mengatur ketentuan bagi guru yang dianggap tidak adil dibandingkan guru asing yang mengajar, kemudian juga hukum bagi lembaga pendidikan yang tidak memiliki izin usaha, dan berbagai hal lainnya yang dianggap melenceng dari hakikat pendidikan di Indonesia. (*)




     
    Berita Lainnya :
  • Wahid Pastikan Kluster Pendidikan Tidak Masuk dalam RUU Omnibus Law
  •  
    Komentar Anda :

     
    Indeks Berita
    Sayed Junaidi: Kritis Boleh, Fitnah Tidak Boleh (Catatan Buat Sugik Nur)
    Minggu 25-10-2020 - 16:59
    Sayed Junaidi: Fitnah Keji Terhadap Jokowi, Soal Isu Tukar Guling Ruas Jalan Nama Jokowi dengan 256 Ribu HA di Kaltim
    Sabtu 24-10-2020 - 04:01
    Sayed Junaidi: Rakyat Butuh Vaksin
    Jumat 23-10-2020 - 05:23
    Strategi Ketahanan Pangan Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19
    Rabu 21-10-2020 - 14:17
    Sayed Junaidi: Prestasi Jokowi Adalah Inspirasi Bangsa Ini!
    Rabu 21-10-2020 - 10:41
    RNA98: 6 Tahun Bersama Jokowi, Indonesia Menuju Gemilang Terbilang!
    Rabu 21-10-2020 - 10:32
    BETERNAK KEGADUHAN
    Minggu 18-10-2020 - 22:14
    AKSI 1310, MEMBUNUH DAN TERBUNUH OLEH CORONA !!!
    Senin 12-10-2020 - 23:10
    MANIPULATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
    Jumat 09-10-2020 - 10:10
    Calon Bupati Hamulian Bahagia PJs Bupati Hidupkan Kembali Mesjid Islamic Center Rohul
    Rabu 07-10-2020 - 12:32
    Penyerobotan Lahan
    Lahan Rencana Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Diusik, Ir Murnis Mansyur Minta Aparat Kepolisian Tindak Tegas
    Selasa 06-10-2020 - 06:28
     
         
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    Hak Cipta © Bangai.iD | ruang inspiratif